Komisi VIII DPR desak Menteri Sosial untuk segera mengoptimalkan kebijakan pemberdayaan sosial melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) guna pengentasan fakir miskin. Demikian salah satu kesimpulan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Chairunnisa dari Fraksi Partai Golkar saat memimpin Rapat Kerja dengan  Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, di Gedung Nusantara II, Senin (26/7).

          Selain itu, Komisi VIII memberikan catatan dan penekanan penting yang terkait dengan kinerja Kementerian Sosial tahun 2010. “Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Chairunnisa.

          Pertama yang harus segera ditindaklanjuti Kementerian Sosial, kata Chairunnisa adalah meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait serta dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

          Kedua, meningkatkan penanganan komunitas adat terpencil di berbagai daerah dengan tetap memperhatikan aspek sosio-kultural masyarakat setempat.

         Hal ketiga yang harus segera ditindaklanjuti Kementerian Sosial adalah meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.

          Keempat, memberikan perhatian pada taman makam pahlawan yang kondisinya kurang terurus secara maksimal.

          Kelima, meningkatkan pelayanan psikososial bagi korban bencana yang masih ada di beberapa daerah.

         Kemudian, lanjut Chairunnisa, memberikan perhatian dan dukungan anggaran yang memadai kepada panti sosial (rumah singgah) di daerah yang kondisinya masih memprihatinkan dan meningkatkan pemberdayaan anak, perempuan dan kelompok rentan lainnya yang menjadi korban bencana dan terlantar, tambahnya.

          Dalam penjelasan Menteri Sosial tentang realisasi anggaran APBN 2010, Chairunnisa menjelaskan Komisi VIII dapat memahaminya. Namun demikian, tegas Chairunnisa, Komisi VIII memandang perlu ada tambahan penjelasan secara tertulis atas realisasi anggaran tahun anggaran 2010 yang tidak hanya menguraikan rincian anggaran dan jenis program tetapi juga target sasaran dan kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

          Chairunnisa menambahkan, terhadap laporan keuangan Kementerian Sosial Tahun 2009 yang mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari hasil audit BPK, Komisi VIII mengapresiasinya dan berharap untuk tahun 2010 laporan keuangan negara Kementerian Sosial dapat dicapai predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). (iw)